Kemenag Ponorogo Dapat Reses DPR RI Komisi 8




Ponorogo, Senin 9/3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo mendapatkan sebauh kesempatan menjadi tempat diadakannya Reses DPR RI masa persidangan 2 tahun sidang 2019/2020 dari salah satu wakil rakyat yakni Ina Ammania yang duduk di komisi 8 membidangi urusan keagamaan. Kegiatan yang bertempat di alua lantai 1 Kan Kemenag Ponorogo ini dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai unsur yakni Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), perwakilan Kepala KUA Kecamatan, perwakilan penyuluh agama, perwakilan Kepala madrasah, perwakilan Bank Syari’ah dan pejabat pada Kantor Kemenag Ponorogo.
Muhamad Thohari selaku ketua panitia meberikan laporannya, bahwa peserta perwakilan yang hadir pada hari ini terdiri dari berbagai unsur yang memiliki kepebtingan berurusan denga maslahat umat dalam bidang agama, “ada peserta dari bidang pendidikan, bidang bimbingan haji dan umroh, bidang penyuluhan agama dan juga Bank Syari’ah yang menjadi mitra masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh”. Terang Muhamad Thohari yang juga menjabat Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kan Kemenag Ponorogo.
Pada kesempatan ini Syaikul Hadi selaku Kepala Kemenag Ponorogo juga memberikan gambaran tugas penting yang diemban ASN Kementerian Agama dalam tugas kesehariannya. “ASN Kantor Kementerian Agama sejak bangun tidur sampai tidur lagi mempunyai tugas mulai dalam Pelayanan, Bimbingan Teknis dan Pengolahan data Informasi Keagamaan bagi masyarakat”. Sudah menjadi kewajiban ASN Kemenag untuk selalu berfikir bertindak dalam kesehariaanya untuk melayani urusan keagamaan masyarakat.
Tentu kesempatan yang sulit diperoleh bisa duduk dan berbincang dengan wakil rakyat yang membidangi keagamaan, ini adalah sebuah anugrah “harapannya semoga arpirasi – aspirasi pemangku pelayanan masyarakat di Kemenag Ponorogo ini akan bisa dibawa untuk menjadi bahan menentukan kebijakan bidang keagamaan di negera kita Indonesia”. Harap Syaikhul Hadi kepada wakil rakya Ina Ammani dari Komisi 8 DPR RI.
Permasalahan yang kongrit berkait dengan kebutuhan pelayanan keagamaan ini bisa terdeteksi dengan riil tentunya dengan langsung bersinggungan dengan pelaksana pelayanan masyarakat bidang agama. “saya sangat berharap jaring aspirasi ini akan bisa menjadi bahan perjuangan saya di gedung dewan RI” tutur Ina Ammania.
Tentu segunung permasalahan terkait pelayanan Haji dan Umroh, pelayanan pencatatan nikah cerai, pelayanan pendidikan agama tidak akan bisa terurai ketika tidak ada kerjasama antara pelaksana pelayanan dan pemangku kebijakan. “kita harus bisa bekerjasama dan bekomunikasi secara kontinyu untuk bisa memprogramkan pelayanan dalam memenuhi hajat kebutuhan agama masyarakat Indonesia” Tegas Ina Ammania dalam sambutannya.
Acara ini dilanjutkan dengan sesi audensi dan penjaringan aspirasi, usulan kepada dewan untuk bisa merumuskan kebijakan-kebijakan pelayanan keagamaan.