PONOROGO – Dalam upaya memperkuat peran dan fungsi institusi keagamaan di tingkat kecamatan, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Mohamad Thohari, S.Ag., M.H., memberikan arahan strategis dalam acara silaturahmi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Ponorogo yang digelar pada Jumat, 24 April 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Profesionalitas Penghulu” ini dihadiri oleh jajaran pengurus APRI Jawa Timur serta para penghulu se-Kabupaten Ponorogo. Dalam arahannya, Mohamad Thohari menekankan dua poin krusial sebagai bagian dari visi besar penguatan layanan keagamaan ke depan.
Menduniakan KUA
Thohari menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama tidak lagi boleh dipandang semata sebagai tempat pencatatan pernikahan. Menurutnya, KUA harus bertransformasi menjadi pusat layanan keagamaan yang modern dan berdaya saing global.
Transformasi tersebut mencakup penguatan sistem digital guna menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan optimalisasi teknologi, KUA diharapkan mampu menjadi pusat informasi keagamaan yang mudah diakses masyarakat luas serta memiliki standar pelayanan yang kredibel dan diakui secara internasional.
Mendorong Kesejahteraan Penghulu
Selain modernisasi kelembagaan, perhatian terhadap kesejahteraan penghulu juga menjadi prioritas. Thohari menyoroti besarnya tanggung jawab penghulu sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan profesionalitas harus diiringi dengan apresiasi yang layak, termasuk jaminan kesejahteraan. Hal ini penting agar para penghulu dapat bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung langkah-langkah strategis APRI dalam memperjuangkan hak-hak penghulu, baik melalui penguatan regulasi maupun peningkatan tunjangan kinerja.
Melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi, diharapkan transformasi layanan keagamaan di Ponorogo dapat terwujud secara nyata, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis nilai-nilai keagamaan.
